Kabupaten Lahat

Menjelang Pileg Dan Pilkada 2024 : Masyarakat Mintak PJ Bupati Lahat Adakan Evaluasi POL-PP Desa

Published

12 bulan ago

23 Desember 2023

Korlip

Adanya kebijakan membentuk Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Desa dimulai sejak rezim

LAHAT SUMSEL – MLCI – Kabinet Cahaya usai memenangkan Pemilu pada 2018 lalu, membuat bergulirnya bermacam kritikan dari masyarakat Kabupaten Lahat mengenai adanya POL-PP Desa.

Kritikan ini berasal dari berbagai elemen masyarakat aktivis, tokoh pemuda sampai ke masyarakat umum lainnya.

Jenis kritikannya, pun berbeda-beda. Mulai dari asal-usul personil POL-PP Desa, peraturan yang manaungi kebijakan pembentukannya sampai pada masalah anggaran yang diperuntukkan penggajian (Upah) .

Menurut Febriansyah, SH seorang Praktisi Hukum di Kabupaten Lahat, ia lebih menyoroti dari sisi aturan yang menjadi Dasar Hukum kebijakan atas terbentuknya Pol-PP Desa tersebut.

“Yang jadi pertanyaan, kebijakan Bupati terdahulu dalam rekrutmen dan pembentukan Pol-PP Desa itu berlandaskan apa?,” ungkap Pengacara muda yang biasa disapa Ebot ini.

Dari sisi penggajian, menurut Aktivis Kebijakan Pemerintah, Mahendra Reza Wijaya, SH merinci anggaran yang menjadi sumber dananya.

“Sumber dana, anggaran mana yang digunakan untuk gaji anggota Pol-PP Desa itu. Apakah dari APBD atau Anggaran Dana Desa (ADD)..?. Pol-PP Desa ini wajib kita kritik dan bila perlu dibubarkan saja. Jika memang harus ada, maka harus dites ulang kelayakannya dari segi pendidikan dan kecakapan, karena Pol-PP Desa ini isinya tim sukses orang yang disinyalir akan jadi peserta Pemilu tahun 2024 nanti”, terangnya.

Sementara itu, sambung Hendra, uang yang dipakai untuk gaji mereka adalah uang Negara. Tugas Pol-PP Desa itu, dijelaskannya,patut diduga bukan untuk menjaga keamanan, tapi mencari suara untuk peserta Pemilu.

“Dan menurut pantauan kami di lapangan, untuk Lahat Pol-PP Desa bukanlah hal yang urgen, Karena Lahat bukan daerah rawan jadi ini akal-akalan pihak peserta Pemilu saja untuk biayai tim sukses. Karna menurut hemat kami, Pol-PP Desa itu belum tepat dan bubarkan saja. Karena cuma menghambur-hamburkan APBD saja, sedangkan Lahat masih termasuk daerah miskin yang perlu perhatian.”terangnya

Berdasarkan Informasi yang kami serap, disinyalir setiap personil Pol-PP Desa ini disuruh bawa 10 orang dengan perjanjiannya pakai materai.,karna kalau untuk keperluan Desa, belum layak ada Pol-PP Desa, paling dibutuhkan Hansif dan Linmas sudah cukup untuk ketertiban umum”, urainya.

Sebagai informasi yang dikutip dari laman satpol.id, sambung Hendra, bahwa syarat menjadi dan layak diangkat anggota Pol-PP Desa itu adalah warga Negara Indonesia, pria dan wanita berpendidikan minimal SMA, SMK, MA atau MAK semua jurusan dengan usia maksimal 35 tahun.

“Nah, kenapa harus dites ulang kelayakannya..?., Karena kami mensinyalir Pol-PP Desa di Kabupaten Lahat ini masih banyak yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

Sedangkan peruntukannya, menurut pendapat seorang Tokoh Pemuda Lahat, RA malah justru berpendapat bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pol-PP Desa ini belum tau, tanggung jawabnya juga tidak bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

“Yang saya khawatirkan, dibentuknya Pol-PP Desa ini hanya untuk kepentingan politik semata. Oleh karena itu, saya menyarankan Pol-PP Desa ini dibubarkan. Atau kalau memang mau diadakan, harus melalaui seleksi secara terbuka, agar tidak ada kecurigaan di masyarakat. Selaku masyarakat Lahat, saya berharap Pj Bupati dapat mengambil sikap yang tegas terhadap masalah ini. Pol-PP Desa ini belum layak diadakan di setiap desa, karena hanya akan menghabiskan anggaran saja”, tegasnya, yang nyaris senada dengan pendapat sebelumnya.

Terkait kritikan dan saran elemen masyarakat tentang keberadaan Pol-PP Desa ini, Kepala Dinas Pol-PP, Linmas dan Damkar Kabupaten Lahat, Heri Kurniawan, S. STP, M. Si saat dikonfirmasi via pesan singkat di WhatsApp, Heri belum memberikan jawaban.**(/Lan)

Bagikan Berita :

Kabupaten Lahat

Resmi, YM-BM Serahkan Bukti Temuan Dugaan Kecurangan 209 TPS Pilkada Lahat

Published

1 minggu ago

5 Desember 2024

Admin

LAHAT SUMSEL, MLCI – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Yulius Maulana ST – Dr H Budiarto Marsul SE MSi (YM-BM) melalui Ketua Tim Pemenangannya H Nopran Marjani SPd menyerahkan alat bukti temuan dugaan kecurangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lahat 2024.

Secara langsung H Nopran Marjani SPd didampingi Anggotanya Makmun Abdul Goni menyerahkan berkas temuan tersebut dan diterima oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lahat Nana Priana SHi MM di bilangan Kelurahan Pasar Baru. Kamis (5/12/2024).

Dikatakan Nopran, selain alat bukti temuan kecurangan, ada juga diserahkan surat pengajuan Pemilihan Suara Ulang (PSU) beserta surat lampiran daftar temuan kecurangan di 8 kecamatan Pilkada Lahat.

*Berkas surat ke Bawaslu Lahat itu bernomor 017/YMBM- LHT/XI/2024 yang melampirkan daftar temuan kecurangan Pilkada Lahat di Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Kikim Timur, Kikim Barat, Pseksu, Pulau Pinang dan Kecamatan Kikim Selatan,” pungkas Nopran.

Seperti berita yang ditayangkan media ini bahwa kasus dugaan kecurangan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lahat tahun 2024 segera ditempuh jalur hukum oleh YM-BM.

Hal itu terungkap saat YM-BM didampingi Ketua Tim Pemenangan H Nopran Marjani SPd dan Anggotanya Makmun Abdul Goni gelar Konferensi Pers di kediaman Yulius Maulana ST bilangan Kavling Blok C Kelurahan Bandar Jaya. Selasa (3/12/2024).

Yulius Maulana mengucapkan terima kasih atas kesediaan hadir para insan jurnalis dalam Konferensi Pers ini.

Ditambahkannya bahwa pelaksanaan Pilkada Lahat pada 27 Nopember 2024 lalu sebagian besar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjalan amburadul.

“Ambaradulnya proses Pilkada disebagian besar TPS kuat dugaan akibat kinerja para penyelenggara yang secara terstruktur dan masif melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Lahat 2024,” jelas Yulius.

Maka itu, lanjutnya, kasus kuat dugaan kecurangan itu segera ditempuh jalur hukum ke Bawaslu Kabupaten Lahat, Bawaslu Provinsi Sumsel serta Mahkamah konstitusi (MK).

“Kami minta penyelesaian dalam kasus dugaan kecurangan itu nanti diadakan Pemilihan Suara Ulang atau PSU. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa disampaikan Pak Nopran,” terang Yulius.

Sementara itu Ketua Tim Pemenangan H Nopran Marjani SPd mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan kecurangan dalam proses Pilkada Lahat 2024 di 209 TPS dari total jumlah 754 TPS yang ada di Kabupaten Lahat.

Nopran menerangkan terjadi dugaan penggelembungan suara secara massif di sejumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Lahat yang dilakukan dengan cara memanfaatkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.

“Dibuktikan dengan adanya perbedaan jumlah pemilih yang hadir di TPS dengan surat suara yang digunakan diduga telah bertentangan dengan pasal 50 ayat 3 Poin d dan e, PKPU Nomor 17 Tahun 2024 serta pasal 50 ayat 4, 5 dan 6 PKP Nomor 17 tahun 2024,” sambungnya.

Kemudian absensi pemilih yang hadir diduga ditanda tangani oleh orang lain, dibuktikan dengan terdapat kesamaan pola tanda tangan pada absensi pemilih yang hadir di TPS.

Selanjutnya ditemukan daftar hadir kosong atau tidak ditandatangani pemilih yang hadir di tingkat pada hari pemungutan suara.

“Dari hasil temuan dugaan kuat kecurangan tersebut, tim paslon nomor urut 1 telah menyampaikan keberatan dan mengajukan permohonan untuk dilakukan PSU di 209 TPS dalam 7 Kecamatan wilayah Kabupaten Lahat. Dan, sebanyak 91960 suara yang bermasalah,” tutup Nopran. (D4F)

Bagikan Berita :

Kabupaten Lahat

Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 YM-BM Resmi Layangkan Surat Usulan PSU Ke Bawaslu Lahat

Published

1 minggu ago

5 Desember 2024

Korlip

Jurnalis : Herlan Nudin

LAHAT SUMSEL – MLCI – Menindak lanjuti hasil temuan saksi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Yulius Maulana, ST dan DR.H Budiarto Marsul.SE, M.Si Nomor urut 1 Resmi Melayangkan Surat Usulan Pemungutan Suara Ulang Ke Bawaslu Lahat, Pada hari, Kamis 5 Desember 2024.

Dalam Pilkada Lahat pada tanggal 27 November 2024, Tim pasangan calon nomor urut satu menemukan indikasi kecurangan penggelembungan suara di tingkat TPS, dengan pembuktian tidak sinkron jumlah pemilih atau penggunaan surat suara dengan daftar hadir pemilih.

“Adapun dugaan kecurangan yang kami temukan di berbagai TPS dalam wilayah Kabupaten Lahat Tersebut adalah sebagai berikut :..”Disampaikan Ketua Tim Pemenangan Paslon YM-BM Nomor Urut 1 (Novran Marjani S.Pd)

1. Bahwa terjadi dugaan penggelembungan suara secara massif di sejumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Lahat yang dilakukan dengan cara memanfaatkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.

“Dibuktikan dengan adanya perbedaan jumlah pemilih yang hadir di TPS dengan surat suara yang digunakan diduga telah bertentangan dengan. pasal 50 ayat 3 Poin D dan E, PKPU Nomor 17 Tahun 2024 serta pasal 50 ayat 4, 5 dan 6 PKP Nomor 17 tahun 2024.

2. Bahwa absensi pemilih yang hadir diduga ditanda tangani oleh orang lain, dibuktikan deng. terdapat kesamaan pola tanda tangan pada absensi pemilih yang hadir di TPS.

3. Bahwa ditemukan daftar hadir kosong (tidak ditandatangani pemilih yang hadir) di tingkat TPS pada hari pemungutan suara.

“Dari hasil temuan kecurangan tersebut, tim Paslon nomor urut 1 telah menyampaikan keberatan mengajukan permohonan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS di wilayah Kabupaten Lahat.

“Demi mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil dan berintegritas.
Demikian surat ini disampaikan agar dapat menjadi pertimbangan Bawaslu Kabupaten Lahat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. “Ucap Novran

“Adapun temuan pelanggaran di 209 TPS tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lahat adalah 91.960.00 suara, terdapat di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat diantaranya : (1).Kecamatan Kota Lahat,(2).Kecamatan Merapi Timur(3). Kecamatan Kikim Barat(4). Kecamatan Merapi Barat (5). Kecamatan Pseksu(6). Kecamatan Merapi Selatan(7) Kecamatan Kikim Timur Paslon 01 : 52.067,Paslon 02 : 51318 Paslon 03 : 46333.

“Jenis temuan (1).Daftar hadir pemilih kosong,(2).Jumlah daftar hadir pemilih tidak sampai dengan jumlah surat suara yang digunakan(3).Tanda tangan daftar hadir pula banyak sama(4).Tidak ada daftar hadir pemilih di dalam kotak suara(5).kotak suara tidak di segel(6).Selisih perhitungan suara di dalam C 1 plano dengan C salinan.
Dari jumlah TPS 754 – 209 jadi 545 TPS bermasalah 28 persen. “tutupnya Setelah Menyampaikan Surat Usulan PSU di Bawaslu Kab. Lahat

Bagikan Berita :

Kabupaten Lahat

Kabar Gembira : 8.016 Siswa Siswi SD, SMP, SMA Dan SMK Se Kabupaten Lahat Terima SK Penerima Bantuan PIP

Published

2 minggu ago

3 Desember 2024

Korlip

Ir. Sri Meliyana Anggota DPR RI Salurkan Beasiswa PIP Ke SD, SMP, SMA/SMK Se Kabupaten Lahat

Jurnalis : Herlan Nudin

LAHAT SUMSEL – MLCI – Ir. Sri Meliyana Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Komisi XI Sumatra Selatan Salurkan Bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 8.016 Orang Penerima Bantuan PIP diseluruh satuan pendidikan Se Kabupaten Lahat, Pada hari Selasa 03/12/2024.

Dalam Penyerahan Bantuan PIP tersebut Berlangsung di Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lahat.

Ir. Sri Meliyana Anggota DPR RI Komisi XI Dapil Sumsel didampingi oleh Eti Lestina PLH Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab Lahat bersama Sekretaris dan Jajaran, dengan dihadiri Kepala Sekolah SD, SMP Se-Kabupaten Lahat

Tampak, Ir. Sri Meliyana Anggota DPR RI Komisi XI Dapil Sumsel didampingi Eti Lestina PLH Disdikbud Kab Lahat dan Jajaran Menyerakan SK Penerima Bantuan PIP ke Sekolah-Sekolah yang ada di Kabupaten Lahat.

Saat diwawancarai Jurnalis media ini, Eti Lestina PLH Kadis Disdikbud Kabupaten Lahat menyampaikan, “Luar Biasa pada hari ini 3 Desember 2024, sebanyak 8.016 Pelajar SD, SMP, SMA dan SMK Se Kabupaten Lahat merima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Berarti seluruh Kelas menerima SK Penerima Bantuan, Alhamdullilah Luar Biasa. “Ucapnya

Sementara, Ir. Sri Meliyana Anggota DPR RI Komisi XI Dapil Sumsel Menyampaikan, “Hari ini Kita salurkan Bantuan PIP Ke Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Se Kabupaten Lahat.

“Untuk Bantun PIP ini, Kita Salurkan Ke 8.000 Lebih Siswa/i SD, SMP, SMA/SMK Se-kabupaten Lahat. Ungkap Ir. Sri Meliyana

“Semoga dengan sudah disalurkan Bantuan PIP secara Simbolis ini, kedepan Sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lahat ini mampu bersaing dengan Daerah Lain dengan Tageline Guru Hebat, Indonesia Kuat. “Tutup Sri Meliyana

Bagikan Berita :