Sumatera Selatan
Solidaritas Pers Sumsel Bangkit “Pers Tidak Boleh Dibungkam!”
PALEMBANG, MLCI – Ancaman terhadap kebebasan pers kembali menjadi sorotan setelah insiden pengiriman kepala babi, bunga mawar, dan bangkai tikus ke kantor Majalah Tempo.
Kejadian ini memicu gelombang solidaritas di kalangan jurnalis dan pemilik media di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Selatan.
Pada Kamis (27/3) malam, puluhan jurnalis, pemilik media, dan aktivis masyarakat sipil berkumpul di Remington Hostel and Café, Palembang.
Mereka menggelar diskusi terbatas bertajuk Mencatat Nasib Pers Indonesia Pasca Kepala Babi dan Tikus di Tempo.
Dari pertemuan yang dinisasi Pimpinan KetikPos.com, Muhamad Nasir ini, lahirlah Koalisi Pers dan Masyarakat Sipil Sumatera Selatan (KPMS Sumsel), sebuah gerakan yang bertujuan melindungi kebebasan pers dan mencegah intimidasi terhadap jurnalis.
Ancaman Pers Daerah Tak Kalah Mengerikan
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumsel, Jon Heri, mengungkap bahwa ancaman terhadap jurnalis bukan hanya terjadi pada media nasional seperti Tempo, tetapi juga dialami media lokal, meski sering tak terdengar.
“Saya sendiri pernah dikirimi kepala anjing ke rumah, hanya karena berita yang kami angkat tidak disukai pihak tertentu. Tapi karena kami media kecil, tidak ada yang membela. Justru media besar malah ikut memberitakan hal yang menyudutkan kami. Ini yang membedakan kasus Tempo, di mana dukungan begitu luas,” ujarnya.
Fajar Wiko, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, menyoroti tren peningkatan kekerasan terhadap pers di Sumatera Selatan. Menurutnya, tekanan terhadap media bisa datang dari berbagai arah, mulai dari penguasa, pemilik modal, hingga kelompok kepentingan tertentu.
“Banyak media lokal yang dipaksa menghapus berita karena tekanan. Ada yang ditekan melalui iklan dan advertorial, ada yang diancam langsung. Ini harus jadi perhatian semua pihak,” kata Fajar.
Pimpinan Redaksi Sumsel24.com, Fathoni, berbagi pengalamannya saat memberitakan sebuah spa yang masih beroperasi di bulan Ramadan.
“Setelah berita itu tayang, tekanan datang bertubi-tubi. Dari sesama wartawan, preman, hingga aparat. Ada yang datang langsung meminta berita dihapus, bahkan dengan ancaman,” katanya.
Intimidasi Pers: Antara Kepentingan dan Politik
Taufik Wijaya, tokoh pers Sumsel yang kini bekerja di Mongabay, menganalisis bahwa tekanan terhadap pers tak lepas dari kepentingan ekonomi dan politik.
“Tempo punya rekam jejak mengungkap kasus besar. Jadi, pengiriman kepala babi ini bukan sekadar teror biasa. Bisa jadi ada kepentingan bisnis, pengelolaan sumber daya alam, atau pihak ketiga yang ingin mengadu domba,” katanya.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumsel, Agus Harizal Alwie Tjikmat, menegaskan bahwa ancaman terhadap jurnalis bukan hal baru.
“Saya pernah diancam akan disiram cuka para hanya karena memberitakan kasus korupsi. Jadi, yang dialami Tempo itu sebenarnya sudah sering terjadi pada media lain, hanya saja tidak selalu terekspos,” katanya.
Dorongan Investigasi dan Ketegasan Pemerintah
Dari perwakilan Tempo, Reza Hardiawan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh jurnalis di Sumsel.
“Saat ini Tempo juga sedang mencari tahu siapa yang berada di balik pengiriman paket tersebut. Kami berharap kasus ini diusut tuntas agar tidak menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia,” ujar Reza.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumsel, menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk melindungi pers, terutama di awal pemerintahan yang baru.
“Peralihan dari pemerintahan sipil ke militer sering kali diikuti dengan kekhawatiran terhadap kebebasan pers. Jika pemerintah tidak segera bertindak, bisa jadi ini menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan,” katanya.
Pers dan Masyarakat Harus Bersatu
Ali Goik dari Gandus TV mengingatkan bahwa kebebasan pers bukan hanya kepentingan jurnalis, tetapi juga masyarakat.
“Sejarah membuktikan bahwa pers dan aktivis selalu beriringan dalam memperjuangkan kebebasan. Kalau pers dibungkam, masyarakat juga yang akan kehilangan haknya untuk mendapatkan informasi yang jujur,” katanya.
Kesepakatan utama dari pertemuan ini adalah perlunya perlawanan bersama terhadap intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. KPMS Sumsel berencana mengeluarkan pernyataan sikap resmi serta melakukan langkah-langkah konkret untuk mendukung kebebasan pers, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Kesimpulan: Jangan Diam, Pers Harus Melawan!
Ancaman terhadap Majalah Tempo telah membuka mata banyak pihak bahwa kekerasan terhadap pers masih menjadi ancaman nyata di Indonesia. Bagi media di daerah, intimidasi bukanlah hal baru. Namun, kasus Tempo memberi pelajaran penting: solidaritas bisa menjadi senjata ampuh untuk melawan ketidakadilan.*** Release Humas SMSI Sumsel
LAHAT SUMSEL, MLCI – Pengajuan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Provinsi Sumsel, Bupati Lahat H Bursah Zarnubi SE beserta jajaran paparan ke Gubernur H Herman Deru SH didampingi Wakil Gubernur H Cik Ujang SH. Kamis (17/4).
Bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Herman Deru menjelaskan bahwa bantuan khusus Gubernur akan diberikan kepada 17 Kabupaten/Kota seSumsel merupakan bantuan bersifat keuangan untuk pembangunan infrastruktur.
“Ada beberpa hal membuat bantuan ini terealisasi terutama kondisi keuangan kemudian setelah selasainya tim verifikasi Provinsi Sumsel. Dan, ada kriteria pengajuan dalam hal ini yakni super prioritas, prioritas serta reguler,” tambahnya.
Dilanjutkan Herman Deru, untuk super prioritas, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan berpotensi sangat bermanfaat jika diteruskan.
“Ini akan berdampak luas dan baik seperti peningkatan perekonomian dan penuntasan kemiskinan. Kemudian janji kepala daerah yang besifat jangka pendek namun selaras dengan janji gubernur sehingga ada sinkronisasi,” ulasnya.
Kemudian bersifat prioritas yang sama halnya dengan super prioritas berdampak pada penurunan kemiskinan dan lajunya pertumbuhan ekonomi serta peningkatan IPM. Serta untuk kriteria yang ketiga yakni regular, terkait pembangunan yang berkesinambungan.
“Jadi infrastruktur itu tidak hanya jalan, jembatan saja melainkan juga rumah sakit, sekolah termasuk layanan komunikasi dan pembangunan lainnya,” terang Herman Deru.
Sementara itu, Bupati Bursah Zarnubi mengungkapkan sesuai visi misi Kabupaten Lahat yaitu Menata Kota Membangun Desa menjadi misi dalam pengajuan BKBK ini guna menjadikan Kabupaten Lahat unggul, kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan.*** (Rochmiatun)
MUBA SUMSEL, MLCI – Berdasarkan catatan media ini kasus terbakarnya sumur minyak illegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) selalu terjadi bahkan menimbulkan korban jiwa.
Masih ingat kisah tragis pada Sabtu 23 Juni 2024 lalu, sebuah sumur minyak illegal yang meluing dan meledak disertai terbakar hebat.
Dari sumur minyak mentah tersebut menyembur mencemari sungai parung dan beberapa hari kemudian peristiwa serupa kembali terjadi tepatnya pada Jum’at 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 sore,.
Bahkan sumur minyak yang masih terbakar tersebut apinya menyambar sumur didekatnya dan kembali terjadi ledakan hebat.
Akibat peristiwa tersebut selain menimbulkan beberapa korban nyawa manusia juga terjadi kesusakan ekosistem lingkungan sangat luar biasa.
Sebuah penelitian mengatakan kerugian negara mencapai 4,5 Triliun dan anehnya kasus tersebut hingga kini belum ada titik terangnya.
Berdasarkan informasi terhimpun ada beberapa tempat masih ada aktivitas illegal drilling ini, seperti di wilkum Polsek Sanga Desa, Wilkum Polsek Babat Toman, Wilkum Polsek Sungai Lilin, Wilkum Polsek Batang Hari Leko, Wilkum Polsek Bayung Lincir serta Wilkum Polsek Keluang Polres Muba.
Kemarin, Kamis 3 April 2025 sekitar pukul 14.30 Wib sebuah sumur diduga illegal drilling di Wilkum Polsek Keluang kembali terbakar ini menandakan bahwa aktivitas illegal drilling masih marak di areal PT Hindoli tersebut, aparat penegak hukum terkesan membiarkan aktivitas tersebut.
Anehnya lagi Kapolsek Keluang Iptu Alvin Adam Armita Siahaan semenjak dilantik menjadi Kapolsek Keluang belum terdengar menetapkan tersangka atas rentetan kasus terbakarnya sumur minyak illegal diwilayah hukumnya.
Kapolres Muba AKBP God Parlasro Sinaga SH SIK MH ketika dikonfirmasikan melalui pesan singkat WhatsApp. Jum’at 4 April 2025 pukul 10.27 Wib mengenai kejadian tersebut hingga berita ini ditayangkan, perwira polisi sepasang melati dipundak tersebut belum ada tanggapan.
Menyikapi permasalahan tersebut Ketua LSM Pemerhati dan Pemantau Pembangunan Daerah (P3D) Sumatera Selatan (Sumsel, S Adi, mengharapkan agar para aparat penegak hukum baik Polres Muba maupun Polda Sumsel harus serius dalam membasmi praktik praktik illegal drilling dan illegal refinery di Muba dan di Sumsel pada umumnya.
Karene menurut saya sambungnya, aktivitas ini hanya menguntungkan segelintir orang atau pihak pihak tertentu saja, tidak ada pemasukan buat negara ataupun meningkatkan PAD daerah tersebut. Untuk itu kami mengharapkan bapak Presiden Prabowo Subianto atau bapak Kapolri turun langsung untuk mengecek langsung ke lapangan dan menindak pihak pihak yang terlibat du dalam permasalahan ini, tutupnya.*** Release Humas SMSI Sumsel
PALEMBANG, MLCI – Bersama Wakil Bupati (Wabup) Widia Ningsih SH MH, Bupati H Bursah Zarnubi SE ajak jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lahat silahtuhrahmi hari raya Idul Fitri 1446 H ke rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Selasa (1/4).
Selain Forkompimda, Bupati juga terlihat bersama Sekda Lahat, Asisten, Staf Ahli, dan OPD juga silaturahmi ke rumah dinas Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, H Cik Ujang di Palembang.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, sekaligus momen saling memaafkan di suasana Idul Fitri.
Terlihat rombongan Pemkab Lahat disambut hangat Gubernur Herman Deru bersama istri, Febria Lustia Herman Deru.
Bupati Lahat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi demi pembangunan yang lebih baik.
“Kami ingin mempererat tali silaturahmi antara Pemkab Lahat dan Pemprov Sumsel, serta mengucapkan permohonan maaf dan selamat merayakan Idul Fitri. Semoga hubungan yang terjalin semakin kuat demi kemajuan daerah,” terang ujar Bursah.
Setelah berbincang mengenai pembangunan daerah, mereka menikmati hidangan khas Lebaran yang telah disediakan. Gubernur Herman Deru menyambut baik kunjungan ini dan berharap kerja sama antara Kabupaten Lahat dan Pemprov Sumsel semakin erat.
Setelah dari Griya Agung, rombongan melanjutkan silaturahmi ke rumah dinas Wagub yang disambut dengan penuh kehangatan oleh Cik Ujang dan istrinya Lidyawati Cik Ujang.
Suasana semakin akrab ketika Bupati Lahat bersama Wabup dan Cik Ujang bernyanyi dan menciptakan momen penuh kebersamaan.
“Keakraban ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kerja sama yang telah terjalin. Kami berharap hubungan baik ini dapat terus berjalan demi kemajuan daerah,” ujar Bupati.*** (Red)
Monitor Ibadat Jumat Agung, Kapolres Lahat Kunjungi Empat Gereja
Penemuan Motor Tanpa Nopol di Pinggir Jalan, Kini Diamankan Polsek Merapi Barat
Bisa Fokus Kuliah Berkat Beasiswa dari PTBA. Simak Cerita Anak Buruh Harian
-
Hukum & Kriminal4 tahun ago4 Pria dan 1 Wanita Terduga Pelaku Narkoba Diringkus Polres Lahat
-
Hukum & Kriminal4 tahun agoTeam Tiger Polres Lahat Kembali Tangkap Terduga Pembunuhan
-
Hukum & Kriminal4 tahun agoDua Pasal Hukum, Dodo Arman Ditangkap Kasat Reskrim Polres Lahat
-
Peristiwa4 tahun agoPelajar Alami Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api Depan SMKN 2 Lahat
-
Hukum & Kriminal4 tahun agoHampir Dua Bulan Buron, Pembacok Diciduk Tim Satreskrim Polres Lahat
-
Hukum & Kriminal4 tahun agoLanggar Aturan, Oknum Polres Lahat Diberhentikan Tidak Hormat
-
Hukum & Kriminal4 tahun agoKomplotan Pelaku Narkoba Lahat Tengah Berhasil Ditangkap Polres Lahat
-
Hukum & Kriminal4 tahun agoSoal Pembunuhan di Kikim Tengah, Pengacara Korban Angkat Bicara