JAKARTS, MLCI – Hari ini 28 Januari 2025, Gagasan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengajukan Margono menjadi Pahlawan Nasional nampak tidak main-main. Setelah mengadakan FGD 29 Oktober 2024 lalu, SMSI Pusat mengambil langkah strategis dalam mengawal proses penulisan biografi Margono Djojohadikoesoemo, kakek Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang tengah diajukan sebagai Pahlawan Nasional. Dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 02/KPTS/SMSI-PUSAT/I/2025, SMSI resmi menunjuk Tim Riset Sejarah Biografi Margono Djojohadikoesoemo untuk mendalami perjalanan hidup dan kontribusi besar tokoh ekonomi ini bagi bangsa Indonesia.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menandatangani surat keputusan tersebut pada 24 Januari 2025 di Jakarta.

Firdaus menegaskan bahwa Margono Djojohadikoesoemo adalah sosok yang berperan penting dalam membangun fondasi ekonomi Indonesia di era awal kemerdekaan.

“Margono adalah tokoh yang berjasa besar bagi negeri ini. Kontribusinya sebagai ekonom ulung telah meninggalkan jejak penting dalam sejarah bangsa. Penulisan biografi ini tidak hanya menjadi penghormatan, tetapi juga memastikan generasi muda mengenal sosok luar biasa ini,” ujar Firdaus.

Tim riset ini dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, Rektor Universitas Diponegoro (Undip), yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah. Prof. Dr. Rizal E. Halim dan Prof. Dr. Phil. Al Makin ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pengarah. Untuk memastikan kelancaran di lapangan, Firdaus menunjuk KRT. Samsul A. Wijoyosukmo, atau Mas Raden, sebagai Koordinator Tim Peneliti.

Mas Raden, yang juga merupakan pengurus SMSI Pusat bidang Litbang dan Pemimpin Redaksi Portalistana.id, memiliki pengalaman luas dalam riset sejarah dan kajian budaya.

“Kami segera bekerja untuk berkordinasi dengan berbagai pihak dan mengumpulkan data dengan akurat agar biografi Margono menjadi referensi berharga. Kemudian kita seminarkan tentang sosok beliau sehingga dapat dikenal luas sebagai pahlawan bangsa yang pantas mendapatkan pengakuan,” ungkap Mas Raden.

Susunan Tim Riset SMSI

1. Penanggung Jawab:
• Firdaus (Ketua Umum SMSI)
• Yohanes Handojo Budhisedjati, SH.CCP (Ketua Umum Formas)

2. Pengarah:
• Ketua: Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si
• Wakil Ketua:
• Prof. Dr. Rizal E. Halim
• Prof. Dr. Phil. Al Makin

3. Sekretaris:
• Prof. Dr. Taufiqurokhman, A.Ks, S.Sos, M.Si
• Wakil Sekretaris:
• Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus
• Dr. Ir. Ahmad Mukhlis Yusuf
• Dr. Yanuardi Syukur
• Gus Dr. H. M. Shidqon Prabowo, MH

4. Koordinator Peneliti:
• KRT. Samsul A. Wijoyosukmo, CH.,CHt

5. Anggota:
• Anwar Saleh Hasibuam, Lc.,MH
• Shela Novitasari
• Sumantri
• Rng. Lisantono
• DP. Sahuri, SH

Tim ini akan bekerja mengumpulkan data, dokumen, dan fakta sejarah terkait perjalanan hidup Margono Djojohadikoesoemo. Dengan bimbingan para akademisi dan dukungan SMSI, diharapkan hasil riset ini dapat memperkuat proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional.

Firdaus menutup pernyataannya dengan optimisme.

“Kami yakin riset ini akan menjadi kontribusi nyata SMSI untuk bangsa. Melalui biografi ini, kita tak hanya mengenang Margono, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk meneladani dedikasi dan perjuangannya.”pungkas Ketua Umum SMSI Pusat.

Langkah SMSI ini menunjukkan keseriusan dalam merawat sejarah bangsa, sekaligus mengukuhkan komitmen lembaga tersebut sebagai pelopor media yang peduli terhadap sejarah dan kebangsaan.[*/red]

Sumber Humas SMSI Pusat

PEKAN BARU, MLCI – Belum lama ini, pemerhati Kepolisian Poengky Indarti menyebut Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menjadi salah satu prioritas pengembangan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) tingkat polda guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah tersebut.

“(Polda) Kepri jadi prioritas untuk PPO bersama NTT,” kata Poengky, seperti dikutip dari ANTARA.

Menurut Poengky Indarti, dengan hadirnya Direktorat PPA-PPO di Kepri, Polda dapat melakukan pencegahan TPPO bersama dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Menanggapi pernyataan Poengky Indrati tersebut, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Batam, Romo  Chrisanctus Paschalis Saturnus, atau  biasa disapa Romo Paschal, menyebut,  di Kepri tidak  perlu Direktorat PPA PPO, selain menambah anggaran negara tidak ada jaminan juga kasus perdagangan orang berkurang.

“Bisa jadi malahan hanya nambah setoran buat mafia yang sangat masif disini,” ujar Romo Paschal, Minggu (26/01/2025).

“Kapolri cukup kirim Kapolda yang punya hati dan tidak  punya kepentingan tidak  akan ada TPPO itu di Kepri,” imbuh Romo Paschal.

Ditegaskan Romo Paschal, bicara soal TPPO di Kepri, dirinya menilai bahwa adanya pembiaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Menurut kami memang barang ini dibiarkan kok. Bahkan sangat patut diduga para pejabat tinggi aparat penegak hukum juga bagian dari sindikat dengan cara membekingi,” tukasnya.

“Mau seribu direktorat juga tidak ada guna. Ini persoalan karena aparat tidak  pernah serius memberantas TPPO, Itu saja,” tambah Romo Paschal.

Jadi, sanbung Romo Paschal soal  penambahan Direktorat yang disebut Poengky Indarti, bukanlah sebuah  solusi.

“Benang merahnya, begini, tidak akan ada lagi perdagangan orang misalnya melalui pengiriman PMI secara unprosedural ke luar negeri. Namun selama masih ada oknum-oknum aparat negara yang buta mata hatinya dan  melihat potensi PMI uprosedural hal yang mengiurkan mendapatkan uang yang  besar dengan  menyalahgunakan dokumen resmi negara dan dibiarkan, lalu masih adanya tebang pilih untuk  dilakukan penegakan hukum. Kalau semuanya masih ada dan terjadi,  maka selamanya tidak akan pernah selesai aktivitas haram dan biadap teraebut,” tandas Romo Paschal.

Sumber SMSI Pusat

JAKARTA, MLCI – Setelah mengikuti mendengar dan penelaah video prosesi sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu, maka Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lahat 2024 yang berlangsung pada tanggal 27 November 2024 lalu sangat berpotensi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di ratusan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga syarat kecurangan.

Sebab berdasarkan lebih dari 200 alat bukti kecurangan yang sudah terlihat jelas dan disampaikan pihak Paslon 01 YM-BM dalam berkas gugatannya, sesuai dengan PKPU nomor 17 pasal 49 sampai pasal 55 dan sudah sangat jelas. Apabila terjadi pelanggaran, maka wajib dilakukan PSU. Terlebih lagi, pelanggaran tersebut sudah diakui dan ditemukan juga oleh Bawaslu Lahat.

Tercantum dalam point 2 surat balasan Bawaslu Lahat nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 bahwa Bawaslu menemukan adanya pelanggaran administrasi oleh KPU Lahat, sehingga Bawaslu merekomendasikan untuk memberikan sanksi pada jajaran penyelenggara.

Berdasarkan fakta di persidangan dan ratusan alat bukti yang dudah disiapkan oleh Pasangan nomor urut 1, untuk Pilkada Lahat dalam waktu dekat akan dilakukan PSU.

Tidak hanya itu, di Indonesia yang paling banyak menyajikan alat bukti sampai dengan ratusan alat bukti pelanggaran hanyalah di Kabupaten Lahat yang paling lengkap.

Calon Bupati Lahat 2025-2030 nomor urut 1, Yulius Maulana melalui pesan singkat WhatsApp menyampaikan permohonan do’a dari seluruh masyarakat Kabupaten Lahat, khususnya para pendukungnya.

Ia optimis, agar pada persidangan berikutnya nanti pihak Hakim MK mengabulkan permohonan atau gugatan kuasa hukumnya supaya di Kabupaten Lahat terjadi PSU.

”Mohon do’a restunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lahat serta para pendukung Yulius Maulana dan Budiarto Marsul yang kami cintai, semoga di Kabupaten Lahat terjadi Pemilihan Suara Ulang dan kita memenangkan PSU ini nantinya,” ungkap Yulius Maulana, Minggu (26/01/25). (R0N)