JAKARTA, MLCI – Pencapaian PDB Indonesia hingga 8 persen yang diproyeksikan dapat dicapai pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo merupakan suatu tantangan yang sudah dikalkulasikan bersama dengan berbagai pertimbangan.

Meskipun cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo ini sempat menimbulkan kontroversi di kalangan pemimpin dunia, namun proyeksi PDB hingga 8 persen sangat feasible apabila semua perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan terukur.

Atas dasar itulah, Dudung Abdurahman menegaskan bahwa diperlukan adanya penyamaan frekuensi untuk menyatukan segala daya upaya agar cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo dalam mencapai PDB 8% dapat direalisasikan secara bertahap.

Salah satu sektor yang berpotensi untuk dapat berkontribusi optimal bagi pencapaian PDB 8% adalah sektor Industri Pertahanan dimana sektor ini menawarkan suatu skema business enterprise dengan kompleksitas teknologi tinggi yang disertai investasi berkesinambungan dan penyerapan SDM berkualitas tinggi serta ketersediaan raw material memadai.

Ketersediaan SDA, khususnya mineral tertentu, dan akses terhadap SDM berkualitas yang sudah memiliki berbagai inovasi dengan tingkat orisinalitas tinggi disertai dengan adanya komitmen konkret Presiden selaku kepala pemerintahan merupakan modal strategis yang dapat menginisiasi terbangunnya ekosistem industri pertahanan di Indonesia.

Atas dasar itulah, maka Ketua Forum Komunikasi Industri Pertahanan Marsekal Madya (Purn) Eris Heryanto didampingi Staf dan Pengurus Forkom Indhan melakukan audiensi dengan Jenderal TNI (Purn) Prof. H. Dudung Abdurahman SE, MM selaku Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional.

Audiensi beliau juga didampingi oleh beberapa staf dan tenaga ahli Forkom Indhan antara lain Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo, Irjen Pol (Purn) DR Eko Hadi Sutejo, DR Ahmad Sanusi dan DR Ir Imam Supriadi.

Urgensi untuk menjadikan industri pertahanan sebagai penyumbang devisa negara melalui investasi, alih teknologi, produksi dan ekspor produk pertahanan yang berkelanjutan memiliki peluang besar sehingga dapat mendukung pencapaian PDB Indonesia di masa yang akan datang.

Audiensi tersebut berlangsung di kantor PKP RI Bidang Pertahanan Nasional di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat yang menghasilkan banyak saran masukan dan follow up yang dapat ditindak lanjuti sebagai upaya konkret untuk mendorong realisasi kebijakan Industri Pertahanan di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Sebagaimana diketahui bersama, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke belakang, beberapa negara telah berhasil membangun ekosistem industri pertahanan sehingga berkembang menjadi suatu business enterprise berskala global yang berkontribusi signifikan bagi pencapaian PDB negara tersebut.

Negara produsen Alutsista seperti Turki, Korea Selatan, India, China bahkan Vietnam secara bertahap telah berhasil merebut pangsa pasar produksi Alutsista di hampir seluruh segmen teknologi senjata di seluruh dunia.

Atas dasar itulah, maka tidak berlebihan jika Ketua Forkom Indhan dengan Penasihat Khusus Presiden bidang Hannas bertekad untuk memulai penataan ekosistem industri pertahanan dengan menggandeng semua stakeholders di tataran strategis hingga grass root untuk bersama-sama berkontribusi dalam tahapan perencanaan hingga pembangunan berbagai sentra industri pertahanan yang diintegrasikan dalam suatu kawasan ekonomi khusus berbasis industri.

Pentingnya melibatkan seluruh stakeholders industri pertahanan adalah untuk menjaring SDM potensial yang secara mandiri dan swadaya sudah mengembangkan ide pemikiran pribadinya yang relevan dengan bidang pertahanan baik militer maupun nirmiliter sehingga dapat diorkestrasikan melalui ekosistem industri pertahanan yang kondusif dan berkelanjutan.

Generasi muda inilah yang nantinya dikader sebagai backbone industri pertahanan modern yang mampu berkompetisi dengan produsen Alutsista global sehingga dapat menyumbang pertumbuhan PDB Indonesia dengan porsi yang signifikan.

Pengelolaan industri pertahanan yang menggunakan skema hilirisasi dimana secara end-to-end dilaksanakan secara terpusat akan memiliki efisiensi tinggi sehingga biaya produksi dapat ditekan dan harga jual dapat kompetitif tanpa meninggalkan kualitas material.

Selain itu adanya ketersediaan raw material yang berlimpah maupun ketersediaan rare earth yang mencukupi di Indonesia dapat menjadi modal awal strategis dalam mendukung kebutuhan pasokan industri pertahanan sehingga dapat semakin menekan biaya produksi.

Dalam perspektif geopolitik global dan regional, kemampuan suatu negara untuk membangun industri pertahanannya secara mandiri dan berkelanjutan saat ini sudah menjadi semacam bargaining chip dalam konteks diplomasi formal.

Hal ini dimungkinkan terjadi karena industri pertahanan secara by design merupakan industri kompleks yang selain menyerap banyak SDM berkualitas juga dikelola oleh banyak project management professional sehingga dapat pula merintis kultur kewirausahaan di tengah masyarakat lokal dimana kawasan industri tersebut didirikan dan beroperasi.

Disamping itu pula, kehadiran industri pertahanan juga dapat memberikan jaminan keberlangsungan di bidang Pembangunan Pertahanan Nasional dengan menghadirkan banyak ragam Alutsista karya anak bangsa bagi kebutuhan TNI maupun insentif ekonomi bagi pembangunan di wilayah tersebut serta mampu mendongkrak peluang ekspor produk pertahanan yang mendukung pencapaian PDB 8%.

Dalam pertemuan tersebut, dicapai beberapa kesepakatan bersama antara PKP RI Bidang Hannas dengan Ketua Forkom Indhan dimana salah satunya adalah untuk secara rutin menggelar focused group discussion yang membahas penyusunan konsep roadmap industri pertahanan Indonesia yang sebelumnya sempat terhambat pasca Covid 19 dan dinamika geopolitik global.

Diharapkan melalui FGD ini dapat diperoleh berbagai insights dan lessons learned dari berbagai sudut pandang dan pengalaman sebelumnya maupun studi banding dari pengalaman negara yang sudah berhasil membangun industri pertahanannya.

Hasil diskusi tersebut nantinya juga akan memberikan novelty bagi penyusunan kebijakan industri pertahanan Indonesia sehingga keberlanjutan dapat dicapai secara konsisten dan terencana.

Sumber SMSI Pusat

PEKAN BARU, MLCI – Belum lama ini, pemerhati Kepolisian Poengky Indarti menyebut Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menjadi salah satu prioritas pengembangan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) tingkat polda guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah tersebut.

“(Polda) Kepri jadi prioritas untuk PPO bersama NTT,” kata Poengky, seperti dikutip dari ANTARA.

Menurut Poengky Indarti, dengan hadirnya Direktorat PPA-PPO di Kepri, Polda dapat melakukan pencegahan TPPO bersama dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Menanggapi pernyataan Poengky Indrati tersebut, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Batam, Romo  Chrisanctus Paschalis Saturnus, atau  biasa disapa Romo Paschal, menyebut,  di Kepri tidak  perlu Direktorat PPA PPO, selain menambah anggaran negara tidak ada jaminan juga kasus perdagangan orang berkurang.

“Bisa jadi malahan hanya nambah setoran buat mafia yang sangat masif disini,” ujar Romo Paschal, Minggu (26/01/2025).

“Kapolri cukup kirim Kapolda yang punya hati dan tidak  punya kepentingan tidak  akan ada TPPO itu di Kepri,” imbuh Romo Paschal.

Ditegaskan Romo Paschal, bicara soal TPPO di Kepri, dirinya menilai bahwa adanya pembiaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Menurut kami memang barang ini dibiarkan kok. Bahkan sangat patut diduga para pejabat tinggi aparat penegak hukum juga bagian dari sindikat dengan cara membekingi,” tukasnya.

“Mau seribu direktorat juga tidak ada guna. Ini persoalan karena aparat tidak  pernah serius memberantas TPPO, Itu saja,” tambah Romo Paschal.

Jadi, sanbung Romo Paschal soal  penambahan Direktorat yang disebut Poengky Indarti, bukanlah sebuah  solusi.

“Benang merahnya, begini, tidak akan ada lagi perdagangan orang misalnya melalui pengiriman PMI secara unprosedural ke luar negeri. Namun selama masih ada oknum-oknum aparat negara yang buta mata hatinya dan  melihat potensi PMI uprosedural hal yang mengiurkan mendapatkan uang yang  besar dengan  menyalahgunakan dokumen resmi negara dan dibiarkan, lalu masih adanya tebang pilih untuk  dilakukan penegakan hukum. Kalau semuanya masih ada dan terjadi,  maka selamanya tidak akan pernah selesai aktivitas haram dan biadap teraebut,” tandas Romo Paschal.

Sumber SMSI Pusat

JAKARTA, MLCI – Kantor Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berlokasi di kawasan ring satu pengamanan istana negara mendapat kunjungan khusus dari Deputi Strategis Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Kol. Czi. Asep Sugiharto, SE, MM.

Kehadiran Asep Sugiharto, Kamis (23/1/2025), didampingi Kol. Kav. Agung Wira dan Letkol. Armanudinsyah Arh.

Kunjungan yang sekaligus peninjauan gedung yang dahulu bernama Jakarta Press Club, berjarak kurang lebih satu kilometer dari Istana Negara atau Istana Presiden RI itu, sebagai tamu kehormatan bagi SMSI.

Asep dan timnya langsung naik ke lantai dua bangunan tua yang terletak di Jl. Veteran II, Gambir, Jakarta Pusat. Di lantai dua tersebut, Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus sudah menunggu.

Pertemuan Ketua Umum SMSI dan tim Deputi Strategis Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional berlangsung akrab, seperti pertemuan antar tetangga lingkungan istana kepresidenan.

Dalam pertemuan tersebut, Firdaus, mengatakan  pentingnya sinergitas antara TNI dan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

“Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang objektif, membangun kesadaran masyarakat, serta mengawal kebijakan publik. Dalam menjalankan tugas ini, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, sangatlah penting,”kata Firdaus.

Di Indonesia, anggota SMSI sudah mencapai 2.681 perusahaan media siber.  Jumlah keanggotaan SMSI menjadi terbesar di Asia dan sudah mendapatkan Rekor MURI.

“SMSI juga memiliki perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu SMSI juga memiliki organ sayap seperti Forum Pemred, Millennial Syber Media, dan lembaga hukum LKBH. Dan dalam waktu dekat, direncanakan kami juga akan membentuk organ sayap yang berbasis masyarakat sebagai pembaca media” ujarnya.

Firdaus menegaskan kolaborasi antara insan pers dan TNI, dapat mengukuhkan pertahanan negara, mengingat komitmen SMSI sebagai portal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara insan pers dan TNI dapat mengembalikan pers sebagai organ pertahanan nasional. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045. SMSI terus memperjuangkan penataan ulang pers Indonesia, sebagai Pers Pancasila,” tegas Firdaus.

Dalam kesempatan yang sama, Kol. Asep Sugiharto berharap SMSI dapat mengambil peran besar dalam memberikan informasi yang objektif serta memberikan edukasi kepada publik.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dalam pembangunan nasional melalui penyampaian informasi yang efektif dan objektif.

Kol. Asep sugiharto mengungkapkan pentingnya peran media dalam mendukung kebijakan pemerintah dan TNI dalam proses pembangunan dan menjaga stabilitas pertahanan nasional.

Asep menekankan bahwa media dapat menjadi jembatan yang efektif antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kritik yang konstruktif.

“Media berperan penting dalam membantu pemerintah, khususnya TNI, dalam pembangunan. Kritik yang membangun dari media sangat diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang kurang terlayani dapat diperhatikan,” tutupnya.

Pertemuan yang diwarnai dengan senda gurau penuh keakraban tersebut, diahiri dengan makan siang bersama.***

Sumber SMSI Pusat