Connect with us

Sumatera Selatan

Diduga Tumpang Tindih, K MAKI Minta Pihak APH Selidiki Anggaran Internet Kominfo

Published

on

Release SMSI Silampari –

MUSI RAWAS SUMSEL, MLCI – Dinas Kominfo Musi Rawas pada tahun 2022 menganggarkan kebutuhan internet untuk memenuhi kebutuhan internet ruang lingkup perkantoran dan pasilitas umum taman beregam Musi Rawas sebesar 2,15 Miliyar. Anggaran sebesar tersebut berasal dari APBD Induk Musi Rawas tahun 2022.

Namun Sanggat di sayangkan, anggaran tersebut masih tumpang tindih di beberapa dinas lainya, dimana terdapat beberapa dinas juga menganggarkan angaran internet untuk kebutuhan kantornya.

Dari data yang berhasil di peroleh awak media, terdapat sejumlah dinas pada awal Januari 2022 juga menganggarkan internet untuk memenuhi kebutuhan kantornya diluar anggaran Rp. 2,15 Miliyar kominfo.

Sedikitnya ada empat anggaran lain di dinas dan Sekertariat pemerintah Kabupaten Musi Rawas yakni, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 12 juta, dan anggaran keduanya sebesar Rp 3 juta dengan anggaran belanja Faksimili, internet dan tv berlangganan

Selanjutnya Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) sebesar Rp.6.000.000,.juta, Dengan nama paket Belanja tagihan Internet. kemudian di Sekretariat Pemkab Mura yakni Bagian Umum menganggarkan sebesar Rp.322.500.000,-.

Dengan anggaran belanja Faksimili, internet dan tv berlangganan. Kesemua anggaran tersebut dianggarkan dari anggaran APBD Musi Rawas

Atas adanya anggaran di dinas dan sekretariat tersebut, diduga terkait angaran internet di lingkungan Pemkab Musi Rawas terdapat angaran tumpang tindih baik dari Dinas Kominfo yang meng-klaim jika seluruh angaran internet di rumah lingkup pemerintah daerah kabupaten Musi Rawas telah dianggarkan oleh Diskominfo melalui rekanan PT. lintas Arta Palembang.

Sementara itu Deputy K MAKI (Komunitas Masyarakat Anti Korupsi ) Ir Feri Kurniawan, Kamis (16/6/2022) saat dimintai komentarnya masalah dana anggaran kominfo Musi Rawas tumpang tindih dengan anggaran dinas dan sekretariat ?

Dirinya mengatakan Pengadaan ganda merupakan modus tindak pidana korupsi yang paling umum dan jarang terungkap bila tidak di cermati.

“Pengadaan ganda internet ini harus di tindak lanjuti secara hukum dan siapa aktor di belakang layar pengadaan internet ini,”ucap Feri.

Lanjut Feri mengatakan, Anggaran Rp. 2,15 milyar untuk internet perkantoran sudah sangat besar dan mungkin lebih dari sangat cukup, apalagi di tambah dengan pengadaan yang sama di sekretariat pemkab mura sebesar Rp. 300 juta lebih ditambah dengan anggaran dinas lain.

“Aparat penegak hukum seperti pihak Kejaksaan harus segera tindak lanjuti dengan memanggil semua Pihak terkait. dan kalau perlu secepatnya menerbitkan surat perintah penyelidikan sebelum di tingkatkan ke penyidikan,”harap Feri.

Lebih lanjut Feri mengatakan, tangkap dan penjarakan pelakunya karena ini uang negara bukan duit nineng puyangnye.

“Kalau tidak ada tindak lanjutnya, maka K MAKI akan laporkan anggaran internet ini ke Kejagung dengan analisis ilmiah dan dengan bukti perbandingan,”pinta Feri seraya menambahkan, Kami berharap ada yang di tetapkan sebagai tersangka untuk efek jera pelaku tindak pidana korupsi di Musi Rawas yang saat ini masuk dalam zona kuning korupsi di Sumsel,”pungkas Feri.***

Bagikan Berita :
Continue Reading

Sumatera Selatan

Bupati Lahat Paparan Pengajuan BKBK APBD Provinsi Sumsel

Published

on

By

LAHAT SUMSEL, MLCI – Pengajuan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Provinsi Sumsel, Bupati Lahat H Bursah Zarnubi SE beserta jajaran paparan ke Gubernur H Herman Deru SH didampingi Wakil Gubernur H Cik Ujang SH. Kamis (17/4).

Bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Herman Deru menjelaskan bahwa bantuan khusus Gubernur akan diberikan kepada 17 Kabupaten/Kota seSumsel merupakan bantuan bersifat keuangan untuk pembangunan infrastruktur.

“Ada beberpa hal membuat bantuan ini terealisasi terutama kondisi keuangan kemudian setelah selasainya tim verifikasi Provinsi Sumsel. Dan, ada kriteria pengajuan dalam hal ini yakni super prioritas, prioritas serta reguler,” tambahnya.

Dilanjutkan Herman Deru, untuk super prioritas, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan berpotensi sangat bermanfaat jika diteruskan.

“Ini akan berdampak luas dan baik seperti peningkatan perekonomian dan penuntasan kemiskinan. Kemudian janji kepala daerah yang besifat jangka pendek namun selaras dengan janji gubernur sehingga ada sinkronisasi,” ulasnya.

Kemudian bersifat prioritas yang sama halnya dengan super prioritas berdampak pada penurunan kemiskinan dan lajunya pertumbuhan ekonomi serta peningkatan IPM. Serta untuk kriteria yang ketiga yakni regular, terkait pembangunan yang berkesinambungan.

“Jadi infrastruktur itu tidak hanya jalan, jembatan saja melainkan juga rumah sakit, sekolah termasuk layanan komunikasi dan pembangunan lainnya,” terang Herman Deru.

Sementara itu, Bupati Bursah Zarnubi mengungkapkan sesuai visi misi Kabupaten Lahat yaitu Menata Kota Membangun Desa menjadi misi dalam pengajuan BKBK ini guna menjadikan Kabupaten Lahat unggul, kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan.*** (Rochmiatun)

Bagikan Berita :
Continue Reading

Sumatera Selatan

Terbakar Kembali Sumur Minyak Ilegal, Kapolres Muba Belum Ada Jawaban

Published

on

By

MUBA SUMSEL, MLCI – Berdasarkan catatan media ini kasus terbakarnya sumur minyak illegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) selalu terjadi bahkan menimbulkan korban jiwa.

Masih ingat kisah tragis pada Sabtu 23 Juni 2024 lalu, sebuah sumur minyak illegal yang meluing dan meledak disertai terbakar hebat.

Dari sumur minyak mentah tersebut menyembur mencemari sungai parung dan beberapa hari kemudian peristiwa serupa kembali terjadi tepatnya pada Jum’at 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 sore,.

Bahkan sumur minyak yang masih terbakar tersebut apinya menyambar sumur didekatnya dan kembali terjadi ledakan hebat.

Akibat peristiwa tersebut selain menimbulkan beberapa korban nyawa manusia juga terjadi kesusakan ekosistem lingkungan sangat luar biasa.

Sebuah penelitian mengatakan kerugian negara mencapai 4,5 Triliun dan anehnya kasus tersebut hingga kini belum ada titik terangnya.

Berdasarkan informasi terhimpun ada beberapa tempat masih ada aktivitas illegal drilling ini, seperti di wilkum Polsek Sanga Desa, Wilkum Polsek Babat Toman, Wilkum Polsek Sungai Lilin, Wilkum Polsek Batang Hari Leko, Wilkum Polsek Bayung Lincir serta Wilkum Polsek Keluang Polres Muba.

Kemarin, Kamis 3 April 2025 sekitar pukul 14.30 Wib sebuah sumur diduga illegal drilling di Wilkum Polsek Keluang kembali terbakar ini menandakan bahwa aktivitas illegal drilling masih marak di areal PT Hindoli tersebut, aparat penegak hukum terkesan membiarkan aktivitas tersebut.

Anehnya lagi Kapolsek Keluang Iptu Alvin Adam Armita Siahaan semenjak dilantik menjadi Kapolsek Keluang belum terdengar menetapkan tersangka atas rentetan kasus terbakarnya sumur minyak illegal diwilayah hukumnya.

Kapolres Muba AKBP God Parlasro Sinaga SH SIK MH ketika dikonfirmasikan melalui pesan singkat WhatsApp. Jum’at 4 April 2025 pukul 10.27 Wib mengenai kejadian tersebut hingga berita ini ditayangkan, perwira polisi sepasang melati dipundak tersebut belum ada tanggapan.

Menyikapi permasalahan tersebut Ketua LSM Pemerhati dan Pemantau Pembangunan Daerah (P3D) Sumatera Selatan (Sumsel, S Adi, mengharapkan agar para aparat penegak hukum baik Polres Muba maupun Polda Sumsel harus serius dalam membasmi praktik praktik illegal drilling dan illegal refinery di Muba dan di Sumsel pada umumnya.

Karene menurut saya sambungnya, aktivitas ini hanya menguntungkan segelintir orang atau pihak pihak tertentu saja, tidak ada pemasukan buat negara ataupun meningkatkan PAD daerah tersebut. Untuk itu kami mengharapkan bapak Presiden Prabowo Subianto atau bapak Kapolri turun langsung untuk mengecek langsung ke lapangan dan menindak pihak pihak yang terlibat du dalam permasalahan ini, tutupnya.*** Release Humas SMSI Sumsel

Bagikan Berita :
Continue Reading

Sumatera Selatan

Ajak Forkompimda, Bupati Lahat Kunjungan Idul Fitri ke Gubernur dan Wagub Sumsel

Published

on

By

PALEMBANG, MLCI – Bersama Wakil Bupati (Wabup) Widia Ningsih SH MH, Bupati H Bursah Zarnubi SE ajak jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lahat silahtuhrahmi hari raya Idul Fitri 1446 H ke rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Selasa (1/4).

Selain Forkompimda, Bupati juga terlihat bersama Sekda Lahat, Asisten, Staf Ahli, dan OPD juga silaturahmi ke rumah dinas Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, H Cik Ujang di Palembang.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, sekaligus momen saling memaafkan di suasana Idul Fitri.

Terlihat rombongan Pemkab Lahat disambut hangat Gubernur Herman Deru bersama istri, Febria Lustia Herman Deru.

Bupati Lahat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi demi pembangunan yang lebih baik.

“Kami ingin mempererat tali silaturahmi antara Pemkab Lahat dan Pemprov Sumsel, serta mengucapkan permohonan maaf dan selamat merayakan Idul Fitri. Semoga hubungan yang terjalin semakin kuat demi kemajuan daerah,” terang ujar Bursah.

Setelah berbincang mengenai pembangunan daerah, mereka menikmati hidangan khas Lebaran yang telah disediakan. Gubernur Herman Deru menyambut baik kunjungan ini dan berharap kerja sama antara Kabupaten Lahat dan Pemprov Sumsel semakin erat.

Setelah dari Griya Agung, rombongan melanjutkan silaturahmi ke rumah dinas Wagub yang disambut dengan penuh kehangatan oleh Cik Ujang dan istrinya Lidyawati Cik Ujang.

Suasana semakin akrab ketika Bupati Lahat bersama Wabup dan Cik Ujang bernyanyi dan menciptakan momen penuh kebersamaan.

“Keakraban ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kerja sama yang telah terjalin. Kami berharap hubungan baik ini dapat terus berjalan demi kemajuan daerah,” ujar Bupati.*** (Red)

Bagikan Berita :
Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!